Biografi Tito Karnavian

Biografi Tito Karnavian

Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 26 Oktober 1964; umur 55 tahun), adalah seorang birokrat dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebagai seorang perwira tinggi polisi, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-23.

Tito termasuk seorang polisi yang mendapat kenaikan pangkat cukup cepat. Saat masih menyandang pangkat AKBP, dia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005. Pangkatnya dinaikkan, dan dirinya menerima penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol. Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan yang lainnya.[1]

Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top. Atas prestasi ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Kariernya terus menanjak, dan dirinya sempat menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada tanggal 14 Maret 2016, dia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen. Pol. Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun.

Pada tanggal 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR-RI, yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Komisi III DPR-RI menyetujui usulan ini dalam sidang paripurna mereka yang digelar pada awal bulan Juli 2016. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2016.[2]

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Tito diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi melalui surat yang ditujukan kepada DPR-RI dan disetujui dalam sidang paripurna ke-3 yang dipimpin oleh Puan Maharani, Ketua DPR-RI periode 2019 hingga 2024. Ia kemudian dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Kehidupan Awal

Tito Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan pendidikan AKABRI pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tuanya. Tahun 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.

Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius, kemudian sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Palembang. Tatkala duduk di kelas 3, Tito mulai mengikuti ujian perintis. Semua tes yang ia jalani lulus, mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Keempatnya lulus, tapi yang dipilih adalah AKABRI, terutama Akademi Kepolisian.

Asrena Polri

Dalam rotasi pejabat tinggi dalam Polri setingkat Kapolda pada 2014, Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menempati jabatan baru sebagai Asrena (Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran). Tito menempati pos yang sebelumnya dipegang oleh Irjen Pol Sulistyo Ishak, yang mengakhiri jabatannya di Polri karena telah purna tugas. "Kapolda Papua dari Pak Tito kepada Brigjen Pol Drs Yotje Mende, Kasespimti Lemdiklat Polri," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie. Menurut Sompie, pelantikan Tito ini dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2014 di Rupatama Polri.[3] Kendati Kapolda Papua dan Asrena sama-sama jabatan untuk bintang dua tetapi level Asrena Polri adalah “setingkat” di atas posisi Kapolda Papua karena eslon 1A setara Komjen (Perkap 21 Tahun 2010).[4]

Kapolda Papua

Dalam surat telegram Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Inspektur Jenderal Tito diangkat menjadi Kepala Polda Papua pada 3 September 2012 menggantikan pejabat lama, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Namun, secara resmi baru aktif pada 27 September 2012.[5] Padahal Polda Papua saat itu (2012) hanya memiliki satu Polda untuk Pulau Papua yang begitu besar, ini berbeda dengan Pulau lain yang memiliki beberapa Polda. Dengan demikian banyak harapan dan tanggung jawab besar dipikulkan kepada Irjen Pol. Tito Karnavian yang saat itu masih berusia 47 Tahun.

Menurut Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrachman, selama Irjen Pol Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua, sejumlah penembakan misterius masih terus terjadi. Bahkan kontak tembak antar-pasukan dan kelompok separatis juga marak. Namun jumlah penembakan tersebut bisa ditekan. "Dia mempunyai prestasi yang bagus di Papua. Meskipun tidak semua bisa diselesaikan karena permasalahan Papua rumit dan begitu banyak," ujar Hamidah.[3]

Jauh setelah tidak menjabat Kapolda Papua dan terjadi kegaduhan politik di DPR akhir tahun 2015, akibat rekaman pembicaraan kasus pemufakatan jahat Mantan Ketua DPR terhadap PT Freeport bulan November 2015, nama Tito Karnavian disebut dalam rekaman yaitu yang berhubungan dengan Pilpres 2014 dalam kapasitasnya sebagai Kapolda Papua[6]. Tito pun membantah dan mengatakan bahwa dia pernah membicarakan Freeport tetapi konteksnya berbeda, yaitu kepada Menteri ESDM Sudirman Said dalam saran pengamanan Freeport[7]

Kapolda Metro Jaya

Tito Karnavian saat menjadi Kapolda Metro Jaya

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menduduki dan meninggalkan kursi kepemimpinan di beberapa daerah. Salah satu Pati yang terkena mutasi ialah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono. Unggung akan meninggalkan kursi "Metro Jaya 1" dan memegang jabatan baru sebagai Asisten Operasi Kapolri. Sebagai gantinya, jabatan Kapolda Metro Jaya akan diemban oleh Irjen Pol Tito Karnavian. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1242/VI/2015 yang dipublikasikan Jumat (5/6/2015).[8]

Berada pada pusat episentrum Indonesia, Tito Karnavian mendapat banyak sorotan media dan publik. Banyak gebrakan yang dilakukan Tito diawal jabatannya,[9] salah satunya yaitu Tito meminta jajarannya untuk blusukan mengurai kemacetan setiap Senin pagi dibandingkan melakukan Apel Pagi[10]. Salah satu kasus besar yang dihadapi Tito yaitu teror bom dan penembakan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat pada awal Januari 2016. Dengan pengalamannya yang mendalam soal terorisme, dalam waktu kurang dari 5 jam Ibu kota sudah kembali dikuasai dan kondusif dan 7 tersangka sudah tertangkap. Menurut Tito kasus ini merupakan tanggung jawab ISIS serta merupakan perebutan kekuasaan ISIS di Asia Tenggara melalui eks Narapidana Bahrun Naim. Beberapa kasus lainnya yang banyak menyedot perhatian publik yaitu: Dua kali ancaman teror di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, kontroversi penetapan status siaga satu Jakarta saat Final Piala Presiden 2015penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo (Jakarta Utara), penggusuran perumahan bantaran sungai Kampung Pulo (Jakarta Timurserta drama pembunuhan seorang perempuan 27 tahun bernama Wayan Mirna melalui zat sianida dikedai kopi pusat perbelanjaan Jakarta Pusat, yang dimana Polda Metro sampai bekerjasama dengan Polisi Federal Australia.

Dalam surat telegram dengan nomor ST/604/III/2016 per tanggal (14/3/2016), Tito akan dipromosikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen (Pol) Usman Saud Nasution yang memasuki masa pensiun.[15] Secara otomatis pangkatnya dinaikan menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi. Penyesuaian Kepangkatan.

Kapolri

Polri dikritik karena lambatnya pengungkapan kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Walaupun polisi telah memeriksa 59 saksi,[16] Tito menyebut pengungkapan kasus penyerangan Novel lebih sulit dibandingkan kasus Bom Bali dan Kampung Melayu.[17][18] Novel menduga serangan pada dirinya terkait sejumlah kasus korupsi yang ia tangani.[19] Tidak tuntasnya pengusutan kasus 100 hari pasca-kejadian membuat publik mempertanyakan kinerja kepolisian[20][21][22][23] dan mendesak Polri untuk mengusut kasus serupa, yakni pembacokan pakar teknologi informasi Hermansyah.[24][25]

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebut berulangnya teror kepada warga sipil "memperlihatkan kegagalan kehadiran negara menunaikan kewajiban konstitusionalnya khususnya menjamin rasa aman warga negaranya sendiri."[26] Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyebut tidak tuntasnya pengusutan kasus penyerangan Novel menjadi citra buruk kepolisian yang saat ini sedang merayakan Hari Bhayangkara. ”Ini mengingat, kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sendiri, hingga sekarang belum terungkap. Karena hal ini terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.[27]

Pencopotan Kapolres Solok

Tito mencopot Kapolres Solok, AKBP Susmelawati Rosya karena dianggap kurang tegas menangani persekusi yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap seorang dokter, Fiera Lovita (FL).[28] Keputusan itu didasarkan atas keterangan FL yang merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu.[29][30][31] "Sudah saya sampaikan bahwa apabila yang di Solok lemah dalam menangani perkara ini, akan saya ganti," ujar Tito. Namun, sejak penggantian Kapolres Solok yang baru, kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh FPI.[32]

Kabid Humas Polda Sumatra Barat AKBP Syamsi membenarkan dokter FL mendapat protes dari satu ormas karena statusnya di media sosial. "Namun, protes tersebut tak sampai mengancam keselamatan dokter FL."[33] Juru bicara FPI Slamet Maaruf menyatakan FPI tak memiliki pengurus di Solok,[34] sementara Ketua FPI Sumbar Muhammad Busra memastikan tidak ada bukti sama sekali anggotanya yang terlibat persekusi.[35][36].

Sebelumnya, Kapolres Solok secara khusus memediasi FL dengan perwakilan FPI.[37][38] Setelah semua pihak diundang, FL menyampaikan permintaan maaf. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyebut setelah ada permintaan maaf dari FL, ada orang yang menelepon Fiera dan meminta kronologis kejadian. "Ada yang coba mengadu domba situasi di Solok, seolah-olah dokter kembali mendapat intimidasi setelah menyatakan permohonan maaf."[39]

Riwayat pendidikan