Biografi Tito Karnavian
Jenderal
Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (lahir di
Palembang, Sumatra Selatan, 26 Oktober 1964; umur 55 tahun), adalah seorang
birokrat dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam
Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di
bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebagai seorang perwira tinggi
polisi, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia ke-23.
Tito
termasuk seorang polisi yang mendapat kenaikan pangkat cukup cepat. Saat masih
menyandang pangkat AKBP, dia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan
teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005.
Pangkatnya dinaikkan, dan dirinya menerima penghargaan dari Kapolri saat itu,
Jenderal Pol. Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, seperti Idham Azis,
Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan yang
lainnya.[1]
Tito
juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar
jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top. Atas prestasi ini, pangkatnya
dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus
88 Anti-Teror Mabes Polri. Kariernya terus menanjak, dan dirinya sempat
menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada tanggal 14 Maret
2016, dia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) menggantikan Komjen. Pol. Saud Usman Nasution yang memasuki masa
pensiun.
Pada
tanggal 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR-RI, yang
isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol.
Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Komisi III DPR-RI menyetujui usulan
ini dalam sidang paripurna mereka yang digelar pada awal bulan Juli 2016. Tito
resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli
2016.[2]
Pada
tanggal 22 Oktober 2019, Tito diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi
melalui surat yang ditujukan kepada DPR-RI dan disetujui dalam sidang paripurna
ke-3 yang dipimpin oleh Puan Maharani, Ketua DPR-RI periode 2019 hingga 2024.
Ia kemudian dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Menteri Dalam Negeri
ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi
periode 2019-2024.
Kehidupan Awal
Tito
Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan
pendidikan AKABRI pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan
biaya orang tuanya. Tahun 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas
Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan
menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta
tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.
Sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius, kemudian
sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Palembang. Tatkala duduk di
kelas 3, Tito mulai mengikuti ujian perintis. Semua tes yang ia jalani lulus,
mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kedokteran di Universitas
Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara. Keempatnya lulus, tapi yang dipilih adalah AKABRI,
terutama Akademi Kepolisian.
Asrena
Polri
Dalam
rotasi pejabat tinggi dalam Polri setingkat Kapolda pada 2014, Kapolda Papua
Irjen Pol Tito Karnavian menempati jabatan baru sebagai Asrena (Asisten Kapolri
Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran). Tito menempati pos yang sebelumnya
dipegang oleh Irjen Pol Sulistyo Ishak, yang mengakhiri jabatannya di Polri
karena telah purna tugas. "Kapolda Papua dari Pak Tito kepada Brigjen Pol
Drs Yotje Mende, Kasespimti Lemdiklat Polri," ujar Kepala Divisi Humas
Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie. Menurut Sompie, pelantikan Tito ini
dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2014 di Rupatama Polri.[3] Kendati Kapolda
Papua dan Asrena sama-sama jabatan untuk bintang dua tetapi level Asrena Polri
adalah “setingkat” di atas posisi Kapolda Papua karena eslon 1A setara Komjen
(Perkap 21 Tahun 2010).[4]
Kapolda
Papua
Dalam
surat telegram Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Inspektur Jenderal Tito
diangkat menjadi Kepala Polda Papua pada 3 September 2012 menggantikan pejabat
lama, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Namun, secara resmi baru aktif pada 27
September 2012.[5] Padahal Polda Papua saat itu (2012) hanya memiliki satu
Polda untuk Pulau Papua yang begitu besar, ini berbeda dengan Pulau lain yang
memiliki beberapa Polda. Dengan demikian banyak harapan dan tanggung jawab
besar dipikulkan kepada Irjen Pol. Tito Karnavian yang saat itu masih berusia
47 Tahun.
Menurut
Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrachman, selama Irjen Pol Tito Karnavian
menjabat sebagai Kapolda Papua, sejumlah penembakan misterius masih terus
terjadi. Bahkan kontak tembak antar-pasukan dan kelompok separatis juga marak.
Namun jumlah penembakan tersebut bisa ditekan. "Dia mempunyai prestasi
yang bagus di Papua. Meskipun tidak semua bisa diselesaikan karena permasalahan
Papua rumit dan begitu banyak," ujar Hamidah.[3]
Jauh
setelah tidak menjabat Kapolda Papua dan terjadi kegaduhan politik di DPR akhir
tahun 2015, akibat rekaman pembicaraan kasus pemufakatan jahat Mantan Ketua DPR
terhadap PT Freeport bulan November 2015, nama Tito Karnavian disebut dalam
rekaman yaitu yang berhubungan dengan Pilpres 2014 dalam kapasitasnya sebagai
Kapolda Papua[6]. Tito pun membantah dan mengatakan bahwa dia pernah
membicarakan Freeport tetapi konteksnya berbeda, yaitu kepada Menteri ESDM
Sudirman Said dalam saran pengamanan Freeport[7]
Kapolda
Metro Jaya
Tito
Karnavian saat menjadi Kapolda Metro Jaya
Kapolri
Jenderal Badrodin Haiti memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang
menduduki dan meninggalkan kursi kepemimpinan di beberapa daerah. Salah satu
Pati yang terkena mutasi ialah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono.
Unggung akan meninggalkan kursi "Metro Jaya 1" dan memegang jabatan
baru sebagai Asisten Operasi Kapolri. Sebagai gantinya, jabatan Kapolda Metro
Jaya akan diemban oleh Irjen Pol Tito Karnavian. Berdasarkan Surat Telegram
Kapolri Nomor ST/1242/VI/2015 yang dipublikasikan Jumat (5/6/2015).[8]
Berada
pada pusat episentrum Indonesia, Tito Karnavian mendapat banyak sorotan media
dan publik. Banyak gebrakan yang dilakukan Tito diawal jabatannya,[9] salah
satunya yaitu Tito meminta jajarannya untuk blusukan mengurai kemacetan setiap
Senin pagi dibandingkan melakukan Apel Pagi[10]. Salah satu kasus besar yang
dihadapi Tito yaitu teror bom dan penembakan di pusat perbelanjaan Sarinah,
Jakarta Pusat pada awal Januari 2016. Dengan pengalamannya yang mendalam soal
terorisme, dalam waktu kurang dari 5 jam Ibu kota sudah kembali dikuasai dan
kondusif dan 7 tersangka sudah tertangkap. Menurut Tito kasus ini merupakan
tanggung jawab ISIS serta merupakan perebutan kekuasaan ISIS di Asia Tenggara
melalui eks Narapidana Bahrun Naim. Beberapa kasus lainnya yang banyak menyedot
perhatian publik yaitu: Dua kali ancaman teror di Mall Alam Sutera, Kota
Tangerang, kontroversi penetapan status siaga satu Jakarta saat Final Piala
Presiden 2015penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo (Jakarta Utara),
penggusuran perumahan bantaran sungai Kampung Pulo (Jakarta Timurserta drama
pembunuhan seorang perempuan 27 tahun bernama Wayan Mirna melalui zat sianida
dikedai kopi pusat perbelanjaan Jakarta Pusat, yang dimana Polda Metro sampai
bekerjasama dengan Polisi Federal Australia.
Dalam
surat telegram dengan nomor ST/604/III/2016 per tanggal (14/3/2016), Tito akan
dipromosikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
menggantikan Komjen (Pol) Usman Saud Nasution yang memasuki masa pensiun.[15]
Secara otomatis pangkatnya dinaikan menjadi bintang tiga atau Komisaris
Jenderal Polisi. Penyesuaian Kepangkatan.
Kapolri
Polri
dikritik karena lambatnya pengungkapan kasus penyiraman air keras oleh orang
tak dikenal terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel
Baswedan. Walaupun polisi telah memeriksa 59 saksi,[16] Tito menyebut
pengungkapan kasus penyerangan Novel lebih sulit dibandingkan kasus Bom Bali
dan Kampung Melayu.[17][18] Novel menduga serangan pada dirinya terkait
sejumlah kasus korupsi yang ia tangani.[19] Tidak tuntasnya pengusutan kasus
100 hari pasca-kejadian membuat publik mempertanyakan kinerja
kepolisian[20][21][22][23] dan mendesak Polri untuk mengusut kasus serupa,
yakni pembacokan pakar teknologi informasi Hermansyah.[24][25]
Komisioner
Komnas HAM Maneger Nasution menyebut berulangnya teror kepada warga sipil
"memperlihatkan kegagalan kehadiran negara menunaikan kewajiban
konstitusionalnya khususnya menjamin rasa aman warga negaranya
sendiri."[26] Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyebut tidak
tuntasnya pengusutan kasus penyerangan Novel menjadi citra buruk kepolisian
yang saat ini sedang merayakan Hari Bhayangkara. ”Ini mengingat, kasus teror
penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sendiri, hingga sekarang belum
terungkap. Karena hal ini terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,”
tuturnya.[27]
Pencopotan
Kapolres Solok
Tito
mencopot Kapolres Solok, AKBP Susmelawati Rosya karena dianggap kurang tegas
menangani persekusi yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap
seorang dokter, Fiera Lovita (FL).[28] Keputusan itu didasarkan atas keterangan
FL yang merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi
oleh sekelompok orang dari ormas tertentu.[29][30][31] "Sudah saya
sampaikan bahwa apabila yang di Solok lemah dalam menangani perkara ini, akan
saya ganti," ujar Tito. Namun, sejak penggantian Kapolres Solok yang baru,
kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh
FPI.[32]
Kabid
Humas Polda Sumatra Barat AKBP Syamsi membenarkan dokter FL mendapat protes
dari satu ormas karena statusnya di media sosial. "Namun, protes tersebut
tak sampai mengancam keselamatan dokter FL."[33] Juru bicara FPI Slamet
Maaruf menyatakan FPI tak memiliki pengurus di Solok,[34] sementara Ketua FPI
Sumbar Muhammad Busra memastikan tidak ada bukti sama sekali anggotanya yang
terlibat persekusi.[35][36].
Sebelumnya,
Kapolres Solok secara khusus memediasi FL dengan perwakilan FPI.[37][38] Setelah
semua pihak diundang, FL menyampaikan permintaan maaf. Kepala Divisi Humas
Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyebut setelah ada permintaan
maaf dari FL, ada orang yang menelepon Fiera dan meminta kronologis kejadian.
"Ada yang coba mengadu domba situasi di Solok, seolah-olah dokter kembali
mendapat intimidasi setelah menyatakan permohonan maaf."[39]
Riwayat
pendidikan